Ilustrasi, sumber foto: Reuters/Ronen Zvulun
INDO DADU - Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, mengkritik Indonesia dan dua negara Asia Tenggara lainnya, yakni Malaysia dan Brunei Darussalam.
Hal ini terkait dengan serangan senjata Israel ke Palestina pada pertengahan Mei lalu. Saat itu, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil tindakan, guna menghentikan kekerasan Israel terhadap warga Palestina.
Israel menyebut para pemimpin Indonesia, Brunei dan Malaysia tidak jujur
Menurut Karni, kritik yang dilontarkan ketiga pemimpin itu 'tidak jujur'. Dia mengatakan mereka telah mengabaikan sifat sebenarnya dari konflik.
Dia percaya bahwa konflik bukan antara Israel dan rakyat Palestina, tetapi Israel dan Hamas.
"Hamas adalah organisasi anti-Semit. Saya tidak percaya banyak orang yang berpartisipasi dalam debat media sosial benar-benar memahami sifat radikal dan fasis Hamas," kata Karni.
Meski Hamas menyangkal bahwa mereka anti-Semit, menurut Karni, Hamas adalah faksi Palestina yang berkuasa di Gaza.
Israel siap berdialog dengan Indonesia, Brunei dan Malaysia
Dilansir The Jerusalem Post, Karni mengatakan, Israel bersedia berdialog dengan tiga negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei, meski ia juga tak menampik ketiga negara yang mengutuk serangan Israel ke Gaza pada pertengahan Mei lalu.
“Kami bersedia berbicara, kami bersedia untuk bertemu, dan pintu terbuka sejauh yang kami ketahui. Saya tidak berpikir begitu sulit untuk menemukan kami," katanya.
Sebagai informasi, di Asia Tenggara, Israel sudah memiliki kedutaan besar di Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar.
Menlu Retno Marsudi desak PBB segera bertindak
Sebagai informasi, pada akhir Mei lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan agar PBB menyelesaikan masalah mendasar dalam konflik Israel-Palestina. Dalam konferensi pers virtual dari New York, Jumat (21/5/2021), ia fokus pada tiga pesan utama.
“Tiga pesan utama saya adalah menghentikan kekerasan dan melakukan gencatan senjata, memastikan akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, serta mendorong dimulainya kembali proses negosiasi multilateral yang kredibel,” kata Retno.
No comments